Ruang Polewali – Perkiraan Dana Transfer Daerah 2026 Polewali Mandar Usai Purbaya Naikkan TKD, Anjlok Rp 178 Miliar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menghadapi tantangan serius dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan kenaikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, Polman justru diproyeksikan mengalami penurunan alokasi hingga Rp178 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
baca juga:Warga Terdampak TPST Paku akan Terima Kompensasi Bantuan Bibit dan Perbaikan Jalan
TKD Nasional Naik, Polewali Mandar Tetap Turun
Dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah dan DPR menyepakati pagu TKD sebesar Rp693 triliun, naik dari target awal Rp650 triliun. Namun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi APBN 2025 yang mencapai Rp819,2 triliun.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memperkirakan Polewali Mandar hanya akan menerima sekitar Rp1,013 triliun pada 2026, turun sekitar 15 persen dari pagu 2025 yang mencapai Rp1,192 triliun.
Komposisi Dana Transfer
Dana transfer yang diterima daerah umumnya terdiri atas:
-
Dana Perimbangan, yakni DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).
-
Dana Otonomi Khusus, untuk daerah dengan kondisi khusus (tidak berlaku di Polman).
-
Dana Penyesuaian, untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pada 2025, sebagian besar dana transfer Polman disokong DAU yang mencapai Rp856,9 miliar dengan realisasi 73,65 persen. Namun serapan DAK fisik hanya 25,5 persen, menandakan masih adanya kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Dampak ke Pembangunan Daerah
“Pemda Polman harus melakukan penyesuaian program. Fokus ke layanan dasar dulu, jangan terlalu banyak proyek baru jika dananya terbatas,” ujar seorang pengamat ekonomi daerah dari Universitas Sulawesi Barat.
Strategi Pemkab Polewali Mandar
Pemerintah Kabupaten Polman menyatakan akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai kompensasi berkurangnya TKD. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memperbaiki serapan anggaran agar tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang besar.
“Kami akan evaluasi program agar tetap berpihak pada masyarakat. Prioritas kami tetap pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” kata Bupati Polewali Mandar.
Pentingnya Efisiensi
Penurunan TKD ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih efisien. Anggota DPRD Polman menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran.
“Setiap rupiah harus berdampak langsung bagi rakyat. Jangan ada program seremonial yang tidak penting,” tegas salah satu anggota dewan.
Penutup
Tantangan fiskal 2026 akan menjadi ujian nyata kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya terbatas demi kesejahteraan masyarakat.
