Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang langsung turun ke kawasan Blok M untuk mendengar keluhan para pedagang dan pelaku UMKM. Aksi spontan itu dilakukan menyusul protes pedagang terkait kenaikan tarif kios yang dinilai sepihak oleh pihak koperasi pengelola.
Rio menilai, gubernur menunjukkan kepedulian nyata dengan turun langsung ke lapangan untuk menghadapi persoalan UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
“Langkah Pak Gubernur ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Beliau tidak hanya menerima laporan di kantor, tetapi turun langsung untuk mendengar suara para pedagang. Sikap ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik,” ujar Rio, Jumat (5/9/2025).
Baca Juga : Buka Dapur Umum hingga Berikan Kebutuhan Korban Kebakaran
Rio menilai kasus kenaikan tarif sewa kios di Blok M membuka mata semua pihak bahwa mekanisme pengelolaan ruang usaha publik masih menyisakan banyak persoalan. Ia menyoroti praktik koperasi yang menaikkan tarif secara sepihak tanpa kontrol dan transparansi.
“Kenaikan tarif yang tidak terkendali menunjukkan lemahnya regulasi dan pengawasan. Karena itu, DPRD akan mendorong adanya audit menyeluruh terhadap tata kelola sewa kios di seluruh ruang publik, termasuk kawasan MRT, terminal, stasiun, maupun pasar,” jelasnya.
Dorongan Rent Control Mechanism
Lebih jauh, Rio mendesak Pemprov DKI bersama BUMD terkait, seperti MRT Jakarta dan Pasar Jaya, agar menetapkan rent control mechanism atau mekanisme pengendalian tarif sewa.
“Tarif sewa harus mempertimbangkan skala usaha dan kemampuan pedagang. Jangan sampai BUMD justru meniru pola komersialisasi mal yang membebani pedagang kecil. BUMD seharusnya menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar mengejar profit,” tegasnya.
Kuota Khusus untuk UMKM Lokal
Selain pengendalian tarif, Rio juga mengusulkan adanya kuota khusus bagi UMKM lokal dalam pemanfaatan ruang komersial milik Pemprov maupun BUMD. Ia menilai pemerintah bisa menunjukkan keberpihakan nyata dengan menetapkan tarif sewa lebih rendah, memberi kepastian kontrak, serta menyediakan fasilitas pendampingan digitalisasi dan promosi.
Baca Juga : Tangerang Selatan Jadi Kota Paling Berpolusi di Indonesia Pagi Ini
“Dengan adanya dukungan seperti itu, UMKM bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga berpeluang naik kelas dan bersaing di era modern,” tambahnya.
Ekosistem Ekonomi Rakyat
Di akhir pernyataannya, Rio menegaskan bahwa ruang-ruang komersial yang berada di simpul transportasi publik seharusnya tidak semata dipandang sebagai area bisnis berorientasi keuntungan.
“Ruang komersial di kawasan transportasi publik harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi rakyat. UMKM lokal harus menjadi prioritas agar Jakarta bukan hanya modern secara fisik, tetapi juga adil secara ekonomi,” tandasnya.
